Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 KUHPERDATA
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.15294654Keywords:
Heirs, Loss of Inheritance Rights, Article 838 of the Civil CodeAbstract
The purpose of this research is to find out how the regulation of Inheritance Law according to the Civil Code and how the elimination of inheritance rights and its legal consequences for the heirs. By using normative juridical research methods, it is concluded: 1. Although the heirs in inheritance law are guaranteed the right to inherit as an absolute part (legitieme portie), but in certain cases and circumstances, the heirs' inheritance rights can be revoked or nullified, among others, due to committing crimes such as persecution of the testator, forgery of wills, and so forth. 2. The legal consequences of the elimination of the right to inherit, among others, are that the heirs concerned, in addition to not being entitled to inheritance, can be ostracized or excluded as members of the extended family of the testator.
Downloads
References
Bernadeta resti nurhayati. (2017). Status anak luar kawin dalam hukum adat Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 3 Nomor 2
Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Preanadamedia Group
Hartanto, Andy. 2015. Hukum Waris. Surabaya: Laksbang Justisia Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 134-144.
Irfan, Nurul. 2013. Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam Lucy Pradita. 2015. Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurispudensi Mahkamah Agung. Jurnal Repertorium, Edisi 3.
MUI, M. U. I. (2012). FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA
DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli.
Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). Pelindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/P.A. BTL). Justitia Jurnal Hukum, Vol 3 Nomor 2
Suriyaman Mustari Pide, 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Utama, I. G. A.
A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(3), 208-219.
Witanto, D.Y. 2012. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Asep Irfan, Siah Khosyi’ah (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.













